Awal Mula terjadinya Imperialisme bangsa Eropa di wilayah Timur tengah
Imperialisme adalah politik untuk menguasai (dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. “Menguasai” disini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi kultur agama dan ideology asal saja dengan paksaan. Pada abad ke-19 M, banyak wilayah pesisir jazirah arab yang jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1820 M, oman dan Qatar berada di bawah penguasaan dan perlindungan Inggris. Kemudian, pada tahun 1839 M, aden diduduki Inggris. Imperialisme yang dilakukan oleh barat adalah dengan menggunakan taktik adu domba untuk memecah belah.
Seperti yang terjadi pada tahun 1915, Husayn, Syarif Makkah, mengadakan perjanjian rahasia dengan Inggris untuk mengorbankan pemberontakan Arab melawan imperium Usmani di Syria dan Arabia. Dengan bantuan Inggris, Syarif Husayn berharap dapat menggulingkan Usmani dan menjadi Raja bagi sebuah negara Arab.Ambisinya ini didasarkan pada prestise keagamaannya sebagai seorang Syarif.
Dengan hati-hati Husayn menggalang sintimen nasional dan kebahasaan Arab dengan mengembangkan al-fatat, sebuah perkumpulan rahasia di Damascus, yang mendekat kepadanya untuk menyalurkan interesnya terhadap sebuah negara Arab merdeka yang bersekutu dengan Inggris.Sebaliknya pihak Inggris memandang bahwasanya Husayn harus didukung baik secara militer maupun secara politik.
Syria merupakan salah satu contoh utama bagi politik generasional dan konflik ideologis di tengah masyarakat Arab.Di Syria pihak Perancis berusaha melestarikan tatanan sosial yang ada, membangun jalan-jalan dan jaringan komunikasi, dan membangun infrastruktur administrasi bagi negara modern. Pihak Perancis berusaha memacu proses sedentarisasi warga Badu’i, yang telah berlangsung pada akhir abad 19 di bawah penguasaan Usmani, memperluas wilayah pertanian sebagai ganti pastoralisme, dan memindahkan warga badui menjadi petani dan para kepala suku menjadi tuan tanah.
Setelah Perang Dunia I masyarakat badui terkepung oleh negara, warga pemukim, jalan-jalan, dan oleh investasi besar pedagang-pedagang kota dan kepala suku dalam program reklamasi dan pengolahan tanah pertanian. Untuk menopang administrasi yang efektif, dan untuk menghalangi perkembangan gerakan kemerdekaan, pihak Perancis juga membagi Syria menjadi beberapa wilayah etnis dan wilayah agama.
Libanon dijadikan sebagai sebuah negara yang mandiri. Latakia, mayoritas penduduknya merupakan petani miskin pengikut setia Alawi yang didominasi oleh tuan tanah Sunni, dijadikan sebagai wilayah administratif yang mandiri. Kalangan Alawiyah pada umumnya merupakan komunitas petani miskin yang hidup di Syria Utara.Wilayah Druze di bagian selatan Syria, dan wilayah Jazirah, dataran rendah di bagian utara Syria dan wilayah Euphrat, diberi hak otonomi regional. Alexandretta mendapatkan posisi khusus disebabkan penduduknya yang minoritas Turki, dan direbut oleh Turki pada tahun 1939.
Dengan demikian, Perancis telah membentuk framework sebuah negara Syria modern bahkan kemudian memaksakan pembagian etnis dan agama negeri ini sehingga menjadi hambatan laten bagi pembentukan sebuah masyarakat nasional yang secara sosial bersifat kohesif yang memungkinkan menjalankan sebuah rezim merdeka.
Baca Juga:
Meskipun elite domestik Syria berjuang untuk membentuk sebuah rezim parlementer dan berusaha terlihat dalam pemerintahan negeri ini, namun perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dihalangi oleh pemerintahan dan kebijakan Perancis yang berubah-ubah.Pada umumnya masyarakat Syria terbagi kedalam tiga kalangan yaitu kalangan minoritas Alawiyah, Ismailiyah, dan dari minoritas Kristen.
Ketika Inggris menaklukkan Iraq tahun 1917, mereka memerintah Iraq sebagai sebuah koloni sebagaimana model koloni di India. Pada tahun 1920, sebuah pemberontakan yang dilancarkan pejabat dan tuan tanah Usmani, kalangan pemuka agama Sunni dan Syiah, dan sejumlah kelompok kesukuan, memaksa pihak Inggris untuk menampung (memasukkan) kalangan elite Iraq.
Pihak Inggris berusaha membantu menyusun sebuah monarki konstitusional di bawah kepemimpinan raja Fayshal, kepada mer mereka yang merasa berhutang budi lantaran bantuannya dalam sejumlah peperangan. Perjanjian Inggris-Iraq tahun 1922 memberikan hak kepada Inggris untuk menguasai militer, keuangan, peradilan dan urusan luar negeri.
Pada tahun 1930, sebuah perjanjian baru secara hukum mengantarkan Iraq pada kemerdekaan namun sebaliknya mengantarkan pihak Inggris melanjutkan dominasinya dalam urusan luar negeri dan kemiliteran. Para administrator Inggris membantu menciptakan infrastuktur bagi sebuah negara modern.Pihak Inggris mengkonsolidasikan sistem pertanahan Usmani dengan memanfaatkan para syaikh (kepala) kampung dan kesukuan untuk menangani pengumpulan pajak dan organisasi kaum buruh. Lanjut part dua…
