Teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam politik. Di seluruh dunia, teknologi telah menjadi alat yang semakin penting bagi politisi, pemerintah, dan warga negara untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses politik. Artikel ini akan mengkaji bagaimana teknologi digunakan dalam politik di berbagai belahan dunia, dampak positif dan negatifnya, serta pandangan para ahli tentang masa depan teknologi dalam politik.

Bagaimana Teknologi Digunakan dalam Politik?

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan platform baru untuk mobilisasi masyarakat dan penyebaran berita dan komentar politik. Media sosial telah muncul sebagai salah satu platform utama untuk politik, di mana jutaan pengguna dapat mempelajari kebijakan dan pernyataan politisi, berinteraksi dengan para pemimpin politik, mengorganisir diri, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Kampanye politik juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih melalui iklan politik. Namun, teknologi digital juga dapat disalahgunakan untuk mengeksploitasi kurangnya jurnalisme berkualitas dan dimanfaatkan untuk manipulasi politik melalui penggunaan “troll dan bot” yang menyamar sebagai warga negara biasa untuk membentuk opini publik.

Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Platform digital dapat memfasilitasi forum yang lebih inklusif dan mudah diakses untuk wacana publik, yang memungkinkan warga negara dari berbagai latar belakang untuk menyuarakan pendapat mereka dan memengaruhi kebijakan. Contohnya, rapat umum online dan petisi digital dapat mendemokratisasi partisipasi, memastikan bahwa mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki masalah mobilitas dapat terlibat aktif dalam proses demokrasi4.

Di sisi lain, pemerintah otoriter juga semakin banyak menggunakan teknologi untuk menekan warga negara mereka dan mengendalikan kritik di dalam dan luar negeri. Hal ini termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk pengawasan massal dan penyensoran skala besar. Penyalahgunaan teknologi juga dapat terjadi di negara demokrasi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh penyalahgunaan spyware komersial dan penyebaran pelecehan dan penyalahgunaan online. Lebih lanjut, rezim otoriter juga memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat kekuasaan mereka dan melawan oposisi serta tantangan sipil. Sejumlah negara yang terus bertambah kini mengandalkan teknologi pengenal wajah, analisis data besar, teknik kepolisian prediktif, dan sistem “Kota Aman” untuk meningkatkan kemampuan keamanan mereka.

Contoh Penggunaan Teknologi dalam Politik di Berbagai Negara

Teknologi telah diadopsi oleh berbagai negara di seluruh dunia untuk tujuan politik dan pemerintahan. Berikut ini beberapa contoh bagaimana teknologi digunakan di berbagai negara:

Teknologi Ruang Angkasa dalam Strategi Politik dan Militer:

Satelit komersial, pembacaan GPS, citra berbasis ruang angkasa, data cuaca, dan data internet semuanya memiliki potensi aplikasi militer dalam komunikasi, navigasi, intelijen, dan dukungan operasi. Data-data ini dapat digunakan oleh negara-negara untuk memantau pergerakan pasukan, mengumpulkan informasi intelijen, dan merencanakan strategi militer.

Estonia: Pelopor dalam Pemerintahan Elektronik

Estonia adalah contoh negara yang telah menerapkan teknologi secara ekstensif dalam proses pemerintahannya. Program e-Estonia mereka mencakup berbagai layanan online, termasuk pendaftaran bisnis online dan akses ke catatan kesehatan elektronik. Estonia telah menjadi pelopor dalam pemerintahan elektronik, dan program e-Estonia mereka telah diakui secara internasional sebagai model untuk negara lain. Meskipun Estonia telah bereksperimen dengan pemungutan suara online, hal itu bukanlah bagian yang sepenuhnya terintegrasi dari sistem e-governance mereka.

Penggunaan AI dalam Politik

Kecerdasan Buatan (AI) semakin banyak digunakan dalam lanskap politik. Beberapa contoh teknologi berbasis AI yang digunakan dalam politik meliputi:

  • Bot: Bot sering kali menyamar sebagai agen manusia asli di media sosial dengan tujuan menipu manusia dan algoritma.
  • Propaganda Komputasi: Ini melibatkan penggunaan algoritma, otomatisasi, analisis data besar, dan kurasi manusia untuk memanipulasi kehidupan publik melalui jejaring media sosial.
  • Deepfake: Teknik sintesis gambar berbasis AI yang digunakan untuk membuat konten video palsu namun sangat realistis yang salah mengartikan kata-kata atau tindakan politisi dan selebritas.

Undang-Undang Sensor Online di Asia Tenggara

Banyak negara di Asia Tenggara telah menerapkan undang-undang baru yang memungkinkan penyensoran online. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh undang-undang tersebut:

NegaraUndang-UndangTahun Pemberlakuan
IndiaInformation Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules (executive rule)2021
NepalInformation Technology Bill2020
PakistanCitizen’s Protection (Against Online Harm)2020
SingapuraProtection from Online Falsehoods and Manipulation Act2019
Sri LankaFalse News Bill (draft)2019
ThailandCybersecurity Law2019
BangladeshDigital Security Act2018
MalaysiaAnti-Fake News Act2018, dicabut pada 2019, diperkenalkan kembali pada 2021
VietnamCyber Security Act2018
ThailandAmended Computer Crime Act2016
LaosLaw on Prevention and Combating Cyber Crimes2015
BangladeshSection 57 of the Information Technology and Communication (ICT) Act2013
MyanmarTelecommunications Law2013
SingapuraInternet Code of Practice2013
FilipinaCyber Crime Prevention Act2012
KambojaCyber Law2012
IndiaSections 66A and 69A of the Information Technology (Amendment) Act2008
IndonesiaElectronic Information and Transaction Law2008
Sri LankaComputer Crime Act2007
IndiaSection 54 of Disaster Management Act2005

Dampak Positif dan Negatif Teknologi dalam Politik

Teknologi memiliki dampak positif dan negatif dalam politik. Opini publik tentang dampak teknologi pada politik terbagi, dengan sebagian besar melihat efek positif dan negatif9.

Dampak Positif

  • Meningkatkan akses informasi: Warga negara dapat dengan mudah mengakses informasi tentang politisi, kebijakan, dan isu-isu politik.
  • Meningkatkan partisipasi masyarakat: Teknologi memberikan platform bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti menandatangani petisi dan menghubungi anggota parlemen.
  • Memfasilitasi komunikasi: Politisi dapat dengan mudah berkomunikasi dengan konstituen mereka melalui media sosial dan platform online lainnya.
  • Meningkatkan transparansi: Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengeluaran dana publik 11 dan proses pengambilan keputusan.

Dampak Negatif

  • Penyebaran disinformasi dan misinformasi: Media sosial dan platform online lainnya dapat dengan mudah digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan.
  • Polarisasi politik: Algoritma media sosial dapat menciptakan “gelembung filter” yang memperkuat pandangan politik yang sudah ada sebelumnya dan memperdalam polarisasi.
  • Manipulasi dan eksploitasi: Politisi dan pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk memanipulasi opini publik dan mengeksploitasi data pribadi.
  • Kesenjangan digital: Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi politik.
  • Instabilitas Politik: Internet menciptakan perpaduan yang berbahaya antara mengikis legitimasi, narasi yang bersaing, dan jalan baru untuk perbedaan pendapat, menghasilkan sumber baru ketidakstabilan politik untuk semua negara.

Bagaimana Teknologi Dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik?

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dengan berbagai cara. Sistem partisipasi warga negara adalah kerangka kerja yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Sistem tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan lima prinsip utama:

  • Komunikasi dua arah: Komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah mereka sangat penting untuk lembaga demokrasi.
  • Aksesibilitas: Sistem harus dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, terlepas dari lokasi, kemampuan, atau status sosial ekonomi mereka.
  • Inklusivitas: Sistem harus dirancang untuk melibatkan beragam perspektif dan suara, memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.
  • Transparansi: Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.
  • Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan mereka.

Selain prinsip-prinsip ini, teknologi dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui berbagai platform dan alat, antara lain:

  • Platform pelaporan masalah: Platform seperti CoLab, SeeClickFix, dan Urb memudahkan warga negara untuk melaporkan masalah yang membutuhkan perhatian.
  • Platform co-creation: Platform seperti CitizenLab memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam menciptakan kota mereka dengan berfokus pada prioritas mereka.
  • Forum online: Forum online dan media sosial dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi dan debat politik.
  • Petisi online: Petisi online memudahkan warga negara untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap suatu isu atau kebijakan.
  • Pemungutan suara online: Pemungutan suara online dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan membuat pemungutan suara lebih mudah diakses.
  • Demokrasi Elektronik: Demokrasi elektronik mencakup berbagai alat interaktif yang menggunakan sumber media yang ada dan yang baru muncul sebagai forum untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dalam komunitas, negara bagian, negara, atau secara global. Ini dapat dicapai melalui teknologi lama, seperti televisi dan radio, dan teknologi yang lebih baru, seperti internet, ponsel, dan sistem pemungutan suara elektronik.
mesin e-voting generate by AI

Pandangan Ahli tentang Masa Depan Teknologi dalam Politik

Para ahli memiliki pandangan yang beragam tentang masa depan teknologi dalam politik. Beberapa ahli optimis bahwa teknologi akan meningkatkan demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi. Mereka memprediksi bahwa pada tahun 2030, sistem pemungutan suara online akan membuat pemungutan suara lebih mudah diakses, dan alat online baru akan memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka secara langsung kepada pemerintah.

Namun, banyak ahli juga khawatir bahwa penggunaan teknologi akan melemahkan aspek-aspek inti demokrasi. Mereka khawatir tentang potensi peningkatan disinformasi, manipulasi, dan pengawasan. Beberapa ahli juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan AI untuk tata kelola yang lebih baik dan mempertahankan pengawasan demokratis. Meskipun AI dapat meningkatkan proses pemilihan, ada risiko ketergantungan yang berlebihan dan potensi bahaya bagi nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang meningkatnya polarisasi dalam pandangan tentang perusahaan teknologi dan peran mereka dalam politik. Secara umum, Demokrat kesal dengan perusahaan teknologi karena gagal mengawasi berbagai bahaya, termasuk rasisme dan bentuk kefanatikan, penindasan, dan diskriminasi lainnya. Di sisi lain, Partai Republik cenderung lebih fokus pada masalah seperti penyensoran dan bias anti-konservatif oleh perusahaan teknologi.

Siklus inovasi teknologi kemungkinan akan terus memicu perjuangan global antara para otokrat yang berusaha mengeksploitasi teknologi komunikasi untuk keuntungan politik, dan anggota masyarakat sipil dan oposisi yang akan memanfaatkan alat yang sama untuk melawan rezim ini.

Pertimbangan Etis

Penggunaan teknologi dalam politik menimbulkan sejumlah pertimbangan etis yang penting. Beberapa di antaranya meliputi:

  • Privasi Data: Pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan kampanye politik menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan.
  • Bias Algoritma: Algoritma yang digunakan dalam media sosial dan platform online lainnya dapat mencerminkan dan memperkuat bias yang ada, yang mengarah pada diskriminasi dan ketidaksetaraan.
  • Manipulasi dan Pengawasan: Teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, menekan perbedaan pendapat, dan melakukan pengawasan massal.

Penting bagi pemerintah, perusahaan teknologi, dan warga negara untuk mempertimbangkan implikasi etis dari penggunaan teknologi dalam politik dan untuk mengembangkan kerangka kerja dan perlindungan yang sesuai.

Kesimpulan

Teknologi memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap politik global. Artikel ini telah mengkaji berbagai cara di mana teknologi digunakan dalam politik di seluruh dunia, mulai dari meningkatkan partisipasi masyarakat hingga memfasilitasi represi negara. Meskipun teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat, penting untuk menyadari potensi risiko dan tantangan yang ditimbulkannya, termasuk penyebaran disinformasi, polarisasi politik, manipulasi, dan pengawasan.

Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis dalam politik. Penting juga untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi, terutama perempuan yang rentan terhadap disinformasi berbasis gender4. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi secara bijak dan dengan memperhatikan pertimbangan etis, kita dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara di seluruh dunia.

Karya yang dikutip

1. Technology & Democracy | Freedom House. https://freedomhouse.org/issues/technology-democracy

2. Politics and technology – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_technology

3. en.wikipedia.org. https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_technology#:~:text=Furthermore%2C%20digital%20technology%20can%20also,leaders%20to%20shape%20online%20conversations.

4. Breaking New Ground: Enhancing Citizen Participation in Democracy’s Digital Age | OECD. https://www.oecd.org/en/blogs/2024/09/breaking-new-ground-enhancing-citizen-participation-in-democracys-digital-age.html

5. FACT SHEET: Advancing Technology for Democracy | The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/29/fact-sheet-advancing-technology-for-democracy-at-home-and-abroad/

6. Issues on the Frontlines of Technology and Politics | Carnegie. https://carnegieendowment.org/2021/10/19/issues-on-frontlines-of-technology-and-politics-pub-85505

7. Technopolitics: How Technology Shapes Relations among Nations. https://dkiapcss.edu/wp-content/uploads/2012/12/Mohan-Malik.pdf

8. Polarisation and the use of technology in political campaigns and communication – European Parliament.  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634414/EPRS_STU(2019)634414_EN.pdf

9. People think technology impacts politics positively and negatively. https://www.pewresearch.org/internet/2019/05/13/publics-think-technology-impacts-the-political-environment-in-both-positive-and-negative-ways/

10. Position paper by the Sectoral Department Public participation in the digital age – GIZ.  https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/GIZ_Position%20Paper_Public%20Participation%20in%20the%20Digital%20Age_2020.pdf

11. Experts Predict More Digital Innovation by 2030 Aimed at Enhancing. https://www.pewresearch.org/internet/2020/06/30/experts-predict-more-digital-innovation-by-2030-aimed-at-enhancing-democracy/

12. A Short Discussion of the Internet’s Effect on Politics – CSIS. https://www.csis.org/analysis/short-discussion-internets-effect-politics

13. How to Use Technology to Increase Citizen Participation and Build Stronger Democratic Institutions – Instant Input.  https://www.instantinput.com/blog/citizen-participation-in-government

14. How can Technology increase Political Participation? | by Pollicy – Medium. https://medium.com/pollicy/how-can-technology-increase-political-participation-84ec57a5fe77

15. Public Participation Guide: Electronic Democracy | US EPA. https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-electronic-democracy

16. Experts on the future of democracy at a time of digital disruption. https://www.pewresearch.org/internet/2020/02/21/broader-thoughts-from-key-experts-on-the-future-of-democracy-at-a-time-of-digital-disruption/

17. The Future of Politics in the Age of AI | RTS Labs. https://rtslabs.com/future-of-politics-in-the-age-of-ai

18. Perspectives on US Tech Policy After November | TechPolicy.Press. https://www.techpolicy.press/perspectives-on-us-tech-policy-after-november/

19. Digital Technology’s Evolving Role in Politics, Protest and Repression | United States Institute of Peace.  https://www.usip.org/publications/2021/07/digital-technologys-evolving-role-politics-protest-and-repression

20. How is Modern Technology Affecting Politics? – USC Online. https://online.usc.edu/seminars/how-modern-technology-affecting-politics/